Connect with us

Hi, what are you looking for?

Community

Sebuah Pelajaran dari Pak Harto

Demokrasi usai diselenggarakan, sementara. Baik para peserta, undangan maupun tuan rumah pesta pada tidak sabar menanti hasilnya (hasil pesta).

Mungkin saja saya yang kurang dalam mengenai pemahaman tentang pesta atau selama ini kita yang salah dalam menempatkan kata pesta. Sehingga pemilu raya disebut sebagai ‘pesta demokrasi’.

Katanya pesta, tapi kok masih menunggu hasil, bukankah pesta justru menghamburkan sebagian dari hasil. Ini pesta apa undian?, tapi ya sudahlah, sudah terlanjur mengakar sebagai paradigma.

Tulisan ini sebenarnya tidak membahas mengenai hal-hal yang berbau politik (praktis), tapi hanya sebatas peluapan emosi bahwa selama ini pemerintah tidak serius dalam mengelola negara.

Jadi pembaca juga dihimbau agar jangan terlalu serius membaca tulisan ini. Anggap hanya guyon cangkrukan saja. Perlu diketahui juga mengapa mengenai hal-hal lucu di dunia ini tak mampu kita jelaskan.

Sedangkan beberapa pertanyaan mengenai kenapa keadaan indonesia seperti ini, yang utamanya ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola negara sangat sulit kita temukan. Meski bukan berarti tidak dapat ditemukan aspek permasalahan yang sesungguhnya, hanya saja membutuhkan waktu yang relatif membosankan untuk ditunggu.

Jika saya boleh meminjam bahasanya Bung Ryan, Ketua Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (Fisib), Universitas Trunojoyo Madura (UTM) mengenai metode analisisnya yang dia sebut “agency”, ”apapun bisa terpecahkan termasuk permasalahan negara yang begitu kompleks ini, adalah Ekonomi pemicunya, baik itu ranah mikro maupun makro dan baik nasional maupun internasional,” ucapnya.

Indonesia dalam kacamata ekonomi merupakan negara adidaya. Sebab, Indonesia mempunyai potensi besar dengan berbagai macam kekayaan yang terkandung di dalamnya. Tetapi hal itu hanya menjadi mimpi semata bagi orang-orang yang mencoba peduli pada konsep tujuan didirikannya suatu negara, utamanya Indonesia.

Meski rasa kandas itu harus kita terima, kita juga harus berterimakasih banyak pada Soeharto atas jasanya menjadikan Indonesia sebagai lahan pasar bagi negara-negara lain.

Tidak hanya itu, Soeharto juga sukses membuat negara ini hampir berada pada puncak ketidakberdayaanya. Jika dilihat pada tabel statistik yang diterbitkan oleh menteri keuangan, pertumbuhan ekomoni yang terhitung sebagai Gross Domestic Product/ Produk Domestik Boruto (GDP/PDB) pada saat krisis moneter tahun 1998 hampir mencapai -12% (minus dua belas perseratus).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Angka yang begitu fantastis di atas ditaksir bukan hanya mampu membuat suatu perusahaan gulung tikar. Bahkan Indonesia pun akan bernasib lebih parah jika tidak tepat dalam penanganan.

Terbukti, sangat terasa dampaknya hingga saat ini, dimana GDP/PDB Indonesia saat ini hanya berkutat antara 4-5 % (empat sampai lima perseratus) saja padahal sebelum peristiwa 1998 tersebut PDB Indonesia hampir mencapai 8%.

Penurunan GDP/PDB pada setiap periode kepemerintahan bisa dibilang hal yang biasa. Sebagai contoh pada saat kepemimpinan Ir. Sukarno pertumbuhan ekonomi negara naik turun bahkan sampai 1,8%, namun hal tersebut dapat dibilang wajar, sebab pada era Sukarno Indonesia diibaratkan bayi yang baru saja lahir.

Meski angka persen PDB sedemikian kecil, namun potensi yang dimiliki Indonesia saat itu cukup untuk menghidupi negara sampai 500 tahun mendatang. Namun sekali lagi harapan itu kandas di tangan Soeharto.

Pada 1967, Soeharto mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing. UU ini membuka lebar pintu bagi investor asing untuk menanam modal di Indonesia.

Ekonom Lana Soelistianingsih menyebut, iklim ekonomi Indonesia pada saat kepemimpinan Soeharto pra krisis moneter lebih terarah dengan sasaran memajukan pertanian dan industrialisasi. Hal ini membuat ekonomi Indonesia tumbuh drastis sampai pada tahun-tahun berikutnya, hingga sekitar tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung tinggi dan terjaga di kisaran 6-7 persen.

Mungkin Soeharto pada saat itu sedang agak serius dalam mengelola negara, meskipun juga dalam pembiayaannya ia masih mengandalkan investor asing dan utang luar negeri.

Tapi saya tetap berikan Aplouse kepada beliau meskipun pada akhir periode telah terjadi seperti apa yang saya sebutkan di paragraf atas; mengenai merosotnya PDB Indonesia. Bahkan bukan hanya itu, beliau juga berani mengeluarkan surat utang dan obligasi rekapitalisasi sebesar Rp 650 triliun.

Kemudian untuk menebus angka tersebut beliau juga mengambil alih kredit-kredit yang macet dari para perusahaan-perusahaan pengutang dan setelah dilakukan penyehatan ekonomi melalui pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), besaran dana yang terkumpul hanya Rp160 triliun (sisa -450 triliun). “cukup untuk tidak memperpanjang beban yang diderita rakyat” katanya.

Sampai pada paragraf di atas sempat saya kaget, rupanya segala hal yang dilakukan pemerintah menjadi beban rakyat bersama (atas nama hubungan pemerintah dengan rakyat).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sebenarnya hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak sama jika diibaratkan hubungan kita sebagai pengembala dengan si gembala. Dimana gembala menyerahkan dan menggantungkan segalanya pada pengembala, jadi saat pengembala punya utang dapat seenaknya menjual salah satu atau keseluruhan gembalanya.

Kita sama-sama tahu bahwa rakyat bukan gembalaan. Dalam konsep negara demokrasi, rakyat punya kewenangan penuh yang kemudian dititipkan pada pemerintah untuk dijalankan sebagaimana mestinya dalam sebuah kesepakatan.

Kenyataannya, Soeharto bertindak tidak atas dasar kesepakatan dan rakyat tidak harus menanggung resiko apa yang Soeharto (baik sebagai presiden atau sebagai pribadi) telah perbuat. Jadi hapuskan klaim bahwa sampai saat ini rakyat (bahkan anak yang baru lahir pun) terbebani hutang 13 juta per kepala.

Pendapat saya di atas memang bertabrakan dengan pendapat Bang Sandi yang mengeluarkan pernyataan bahwa setiap anak di Indonesia menanggung utang negara sebesar Rp 13 Juta.

Hal itu wajar saja jika kita lihat situasi dan kondisi bangsa pada saat melontarkan pernyataan itu, serta posisi Bang Sandi sebagai calon wakil presiden kubu oposisi, dan perlu diperhatikan juga dengan kondisi dimana tulisan ini saat diterbitkan.

Penulis tidak sama sekali beranggapan bahwa Bang Sandi tidak mengerti konsep negara dalam perekonomian, bahkan penulis beranggapan sebaliknya, ia jauh lebih paham daripada itu.

Hal demikian saya utarakan bukan berarti atas tanpa dasar dan sama sekali bukan  sekedar hasil ejakulasi dari onani otak, tapi memang benar-benar perpaduan beberapa referensi antara konsep perjanjian sosial dengan pemerintah dalam hal pengelolaan suatu pemerintahan.

Jika pemerintah melakukan kegiatan yang tanpa melibatkan rakyat harusnya memang bukan tanggungan rakyat, melainkan hal itu murni menjadi tanggungan pemerintah karena ketidak seriusannya dalam mengelola, kesalahan dalam memenejemen dan cenderung ugal-ugalan dalam pengambilan kebijakan.

Meski demikian, kompleksnya mengenai permasalahan dalam hal perekonimian negara saat ini jangan hanya ditangguhkan kepada kepemerintahan sebelum-sebelumnya, terlebih pada era pemerintahan Orde Baru (Orba) sebagai awal penyebab kemerosotan perekonomian negara, terkecuali dalam kasus tertentu, korupsi misalnya.

Setiap pemimpin harus dapat memberi penguraian, terlebih lagi memberikan solusi yang memadai dan mencakup keseluruh aspek permasalahan, bukan malah tangan berpangku ke belakang layaknya istirahat di tempat saat latihan baris berbaris, sebab memimpin negara bukan lagi tempat ajang latihan.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Comments

Kamu juga membaca..

Kritik Serius

Lha wong negara ini kan milik mbahnya, milik bapaknya, jadi santai-santai saja.

Anekdot

Saya membayangkan, datang ke istana, duduk di depan Pak Jokowi; terus ngomong perihal manusia, basa-basi, lalu ditutup dengan, "Pak, pinjem duitnya boleh?"

Kritik Santai

Bolehkah kita menjadi manusia merdeka tanpa intervensi, kecuali Tuhan itu sendiri?

Anekdot

Negeri Hastina sedang dirundung lara, rakyat-rakyat seolah dipaksa memilih; antara diam dalam kelaparan atau bekerja untuk kematian.

Kritik

Biar kalau keluar rumah, kita sama-sama kompak, menjalankan protokol kesehatan

Kritik

Semestinya, pemerintahan tahu, bahwa tak ada pinjaman yang tak sarat kepentingan. Tentu, selalu ada kepentingan dan agenda tersembunyi yang biasanya selalu dikait-kaitkan dengan masalah...

Kritik

Karena birokrasi korup itu sangat cocok dikelola oleh orang-orang yang tak punya cinta.

Kritik

Berbagi sedikit dengan bangsa lain, aku kira tidak jadi masalah dan tidak akan habis

Inspirasi

Terlepas dari segala ke-awam-anku tentang hadits dan sumber-sumber kitab, aku tetap ingin mengetahuimu, Rasul, hingga mendalam. Aku sudah mencicipi bangku pesantren, beberapa tahun berjalan,...

Inspirasi

Panggung sudah menipumu, eksistensi palsu ibarat bius yang mematikan saraf kaki realitas.

Advertisement